Metro Bintan

1 April, Bintan Bebas Pajak Restoran dan Hotel

Pengusaha Tak Tarik Pajak ke Konsumen

RDP pelaku usaha dan Komisi II DPRD Bintan yang difasilitasi Kadin Bintan di Kantor DPRD Bintan, Bintan Buyu, Senin (9/3) siang. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

PRO BINTAN – Untuk menyelamatkan industri pariwisata di Kabupaten Bintan imbas wabah virus corona, Pemkab Bintan akan membebaskan pungutan pajak dan restauran.

“Mulai berlakunya 1 April. Saat ini kita sedang mempersiapkan regulasinya, “ujar Kadis Pendapatan Daerah Bintan, Yuzet usai acara RDP bersama Komisi II DPRD Bintan dan pelaku usaha pariwisata di Kantor DPRD Bintan, Bintan Buyu, Senin (9/3) siang.

Hadir dalam rapat yang difasilitasi Kadin Bintan itu, Ketua Kadin Bintan Edi Surbakti dan Ketua Komisi II DPRD Bintan, Fiven Sumanti dan Anggota, Indra Setiawan, Muttaqin dan Suhardi serta pelaku usaha diantaranya GGM PT BRC Abdul Wahab, dan pihak Star Jet Andy.

Yuzet menjelaskan, petugas pajak tidak akan menagih pajak restauran dan hotel ke pelaku usaha pariwisata dalam kurun waktu yang ditentukan pemerintah pusat yaitu 6 bulan.

Namun, dia juga menjelaskan, pembebasan pajak dan restauran ini tergantung wajib pajaknya dalam hal ini pelaku usaha di industri pariwisata.

“Dipungut atau tidak konsekuensinya tergantung wajib pajaknya, “kata Yuzet.

Dia menjelaskan, bagi wajib pajak yang menginginkan pembebasan pajak restauran dan hotel, maka wajib pajak harus memasang banner.

“Harus pasang banner yang bertuliskan mereka tidak memungut pajak restauran dan hotel, “jelas Yuzet.

Kemudian, lanjut Yuzet, wajib pajak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

“Kalau misalkan di dalam SPTPD nya ada angkanya, maka petugas pajak akan memungutnya. Kalau angkanya nihil, petugas pajak tidak pungut, “kata dia.

Siapa saja wajib pajak yang akan diberikan pembebasan pajak restauran dan restauran, nantinya akan diatur dalam peraturan kepala daerah.

“Kita juga masih menunggu dari kementerian. Hasil pertemuan kemarin, kita (pemerintah) tidak tagih, mereka (pengusaha) juga tidak pungut pajak ke konsumen, “katanya.

Selain itu, dia mengatakan, pembebasan pajak dan restauran akan membuat pendapatan daerah dari sektor pariwisata hilang sekitar 50 persen setahun.

“Kan pembebasan pajak 6 bulan, namun kita masih ada 6 bulan lagi, “ungkapnya.

Dia menyebut, potensi pendapatan hotel diperkirakan sekitar Rp 99 miliar, sedangkan potensi pendapatan restauran sekitar 40 miliar.

Dengan adanya pembebasan pajak selama 6 bulan, sehingga potensi pajak hotel yang tidak ditagih sekitar Rp 45 miliar lebih karena digratiskan selama 6 bulan.

Namun demikian dia mengatakan, penurunan pendapatan dari sektor pariwisata tidak membuat pembangunan di Bintan terkena dampaknya.

Karena masih ada insentif daerah yang dijanjikan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan ke pemerintah daerah.

“Nanti kan kita laporkan SPTPD nihil nya ke pusat, untuk diganti insentif, “kata dia.

Ketua Komisi II DPRD Bintan, Fiven Sumanti menyambut baik rencana penerapan pembebasan pajak restauran dan hotel.

“Kita juga akan memantau insentif daerah yang akan diberikan ke Bintan sebagai salah satu daerah yang menerimanya, “kata dia singkat. (met)