Peristiwa

Pemerintah Diminta Serius Sikapi Kelangkaan Air Bersih

Anggota Polisi membagikan air ke warga Tanjunguban yang kesulitan air bersih, Rabu (18/3). F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

PRO BINTAN – Ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan. Seperti di Kecamatan Seri Kuala Lobam, meskipun sudah terbangun fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Akan tetapi, air bersih masih dirasakan langka bagi masyarakat.

“Ya tidak tahu kapan bisa menikmati air SPAM,” kata Surya warga Lobam Mas Asri Tahap 2.

Untuk ketersediaan air, kata dia, ratusan warga di perumahan tersebut masih bertahan dengan sumur umum.

“Ada 10 sumur umum, tapi rata-rata kering, “keluhnya.

Warga Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Susi juga mengibaratkan, air sebagai barang yang langka terlebih jika intensitas hujan masih rendah.

“Sumur sudah mulai kering, “kata ibu rumah tangga ini.

Untuk kebutuhan sehari-hari, dia menyebut harus membeli air tangki.

“Sekali beli Rp 70 ribu untuk 1.000 liter air,” kata dia.

“Itu air dari sumber sumur bor. 1.000 liter itu habis dalam 4 hari, untuk cuci baju, piring dan lainnya.

“Kalau minum kami beli air galon, “kata ibu tiga orang anak ini.

Diakuinya, jaringan SPAM tidak sampai ke rumahnya.

“Tapi infonya SPAM sudah lama tidak mengalir, “kata dia.

Kekeringan tidak saja melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sejumlah wilayah di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara juga mengalami kesulitan air bersih.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanjung Uban Timur, Brigadir Risko Priono ikut membantu warga yang mengalami kekeringan dengan membagikan air di jalan Berdikari 2 Gang Garuda RT 04 RW 01, Kelurahan Tanjunguban Timur pada Rabu (18/3) petang.

Dia bersama anggota Satsabhara dan penjagaan Polsek Bintan Utara menyalurkan air bersih sebanyak lebih kurang 6 ton ke warga.

 

Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono. F.Dokumen pribadi untuk Batam Pos

“Ini bentuk kepedulian Polri dan warga menyambut baik bahkan warga berharap terus dibantu selama musim kemarau ini, “ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono meminta Pemerintah Provinsi Kepri serius mengatasi persoalan krisis air atau kelangkaan air di sejumlah wilayah di Kepri.

“Harus dilakukan koordinasi antara Pemprov, Pemkab, dan Pemko yang daerahnya mengalami kelangkaan air, “bebernya.

Dia mengusulkan dilakukan pemetaan wilayah atau krisis air yang sangat akut.

“Sudah harusnya pemerintah hadir membantu jangan sampai kalah sama Ormas, “kata dia.

Bukan tanpa alasan dia mendesak Pemprov untuk serius menyikapi persoalan kelangkaan air. Pasalnya, di beberapa daerah di Kepri seperti Batam, Tanjungpinang, Karimun, Bintan, Lingga, Natuna dan Anambas sudah banyak yang mengeluh dengan persoalan air ini.

“Di Batam ada kebijakan ATB yang berencana menggilir distribusi air, di Tanjungpinang ibu kota provinsi dan Bintan juga mengalami kesulitan air dan belum ada tindakan apapun, justru masyarakatnya berinisiatif membeli air, “katanya.

Pria yang akrab disapa Raden menambahkan Pemprov Kepri perlu segera mengeluarkan kebijakan jangka pendek dan panjang untuk persoalan krisis air yang sebenarnya datangnya bisa diprediksi.

“Persoalan air rutin dialami setiap tahun, harusnya Pemprov Kepri bersinergi dengan kabupaten kota, punya langkah antisipatif jangan sampai masyarakat terus terbiarkan, “katanya.

“Pemprov Kepri bisa melakukan koordinasi lebih jauh ke kepala daerah se-Kepri karena fenomena ini hampir terjadi di semua kabupaten dan kota yang ada, “kata Raden.

Jadi, perlu ada sinergi antara Pemda sehingga penanganannya bisa komprehensif.

“Kepri sebagian besar wilayahnya lautan, barangkali pemerintah bisa berpikir bagaimana bisa menyuling air laut agar bisa digunakan masyarakat. Air persoalan pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah, “jelasnya.

Disamping itu, menurutnya kesadaran masyarakat juga perlu dibangun terkait penghematan penggunaan air.

“Kita sebenarnya berharap tidak hanya pemerintah saja yang punya kebijakan tapi masyarakat dan pengembang yang membabat hutan untuk perumahan dan pembangunan sadar akan hal ini, “kata dia.

Masyarakat perlu hemat air tapi perusahaan pengembang juga sadar akan persoalan lingkungan ini. Intinya tanggungjawab persoalan air ini ada di pemerintah daerah.

“Kita terus mendorong kepala daerah untuk memikirkan dan mengambil kebijakan cepat terkait persoalan ini, “tutupnya. (met)