Peristiwa

Aktivitas Penimbunan Mangrove, KPHP sebut Bukan Kawasan Hutan

KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinang bersama penyidik Satreskrim Polres Bintan meninjau lokasi penimbunan laut dan mangrove di sekitaran Pasar Baru Tanjunguban, Sabtu (28/3) siang. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

PRO BINTAN – KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinang dan Satreskrim Polres Bintan turun ke lokasiĀ  reklamasi laut dan penimbunan mangrove di sekitar Pasar Baru, KelurahanĀ  Tanjunguban Selatan, Bintan Utara, Sabtu (28/3) siang.

Hal ini setelah adanya laporan masyarakat terkait aktivitas reklamasi laut dan penimbunan mangrove yang menutup aliran air laut ke mangrove sehingga mengakibatkan pohon-pohon mangrove menguning dan terancam mati.

Kepala KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinang, Ruah Alim Maha usai meninjau mengatakan, lahan yany dilakukan penimbunan tidak masuk dalam kawasan hutan.

“Lokasi tidak dalam kawasan hutan,” katanya.

Akan tetapi, lelaki yang akrab disapa Ruah ini menyarankan pemilik lahan yang melakukan aktivitas reklamasi agar memperbaharui perizinan.

“Pekerjaan aliran air tidak ada sehingga harus diperbaharui dan dilengkapi perizinan,” kata dia.

Untuk pembuatan aliran air, menurut dia, harus mendapat rekomendasi dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

“Setelah izin lengkap, bayar PNBP,” jelasnya.

Dia juga menyarankan agar aliran air laut ke pohon mangrove tidak ditutup karena dapat menyebabkan kekeringan pada pohon mangrove.

Terkait masalah ini, dia mengatakan, pada Senin (30/3) akan dilakukan pertemuan antara pemilik lahan, camat dan lurah di Mapolres Bintan.

Sementara Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Agus Hasanudin mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil rekomendasi dari KPHP dan BPKH.

“Senin ini kita akan adakan pertemuan dengan pemilik lahan, lurah dan camat,” ungkapnya. (met)