Metro Bintan

Penerima Bantuan Harus Sesuai Fakta di Lapangan

Anggota DPRD Bintan saat rapat bersama kades dan lurah se-Kecamatan Teluk Sebong di Kantor Camat Teluk Sebong, Rabu (8/4). F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

PRO BINTAN – Tinggal 1 hari pendataan calon penerima bantuan imbas virus corona atau Covid-19 di Kabupaten Bintan. Ternyata dewan menemukan banyak persoalan di lapangan.

Diantaranya banyak warga Bintan yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri alias menumpang KK seperti kejadian di Desa Sri Bintan ditemukan tiga orang janda terdata dalam 1 KK.

“Tiga janda itu dalam 1 KK, mereka meminta hak yang sama, sementara aturannya berpatok pada KK, “kata Kades Sri Bintan, Jumiran di Kantor Camat Teluk Sebong, Rabu (8/4).

Dimana aturan penerima bantuan yang berhak menerima uang sebesar Rp 300 ribu per bulan selama empat bulan mulai Apri 2020.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bintan, Mirwan mengatakan, pendataan calon penerimaan bantuan imbas corona harus dilakukan secara benar karena penyaluran bantuan ini bersumber dari APBD dan diawasi aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, dia meminta kepala desa dan lurah fokus melakukan pendataan terhadap calon penerima bantuan.
Yang tidak berhak menerima ialah PNS, anggota TNI Polri, pejabat BUMN dan BUMD, Bupati dan Anggota Dewan.

“Selain itu masukkan, “katanya.

Camat Teluk Sebong, Sri Heni Utami mengatakan, persoalan yang terjadi di lapangan selama pendataan diharapkan bisa diakomodir.

“Agar bantuan tepat sasaran sesuai fakta di lapangan, “kata dia. (met)