Metro Bintan

Data Penerima Bantuan Covid-19 Bocor dan Tersebar Luas

Komisi I DPRD Bintan mengecek kesiapan penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19 di Kecamatan Toapaya, Selasa (5/5). F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

PRO BINTAN – Sejumlah warga menyesalkan data e-Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masyarakat penerima bantuan sosial dampak Covid-19 di Kabupaten Bintan bocor dan disebarluaskan.

Bahkan dikabarkan Bupati Bintan, Apri Sujadi meradang ke sejumlah kepala OPD karena data e KTP dan KK penerima bantuan dampak Covid-19 yang tersebar luas.

Salah satu luapan kecewa disampaikan wanita bernama Lely lewat akun pribadinya.

Dikutip dari akunnya, ia menyayangkan data pribadi berjudul bantuan pemda untuk masyarakat Bintan disebarluaskan lewat format microsoft excel.

Harusnya menurut dia, oknum petugas pemegang data dapat menyimpan data tersebut dengan baik.

Karena di data tersebut tercantum nama lengkap, nomor KTP, nomor KK, dan alamat.

Masih menurut dia, oknum petugas pemegang data sebaiknya tidak menyebarluaskan data tersebut melainkan cukup mempublikasikan nama dan alamat saja.

Dengan kejadian ini, dia berharap masyarakat yang menerima data itu tidak menyalahgunakan.

Warga lainnya bernama Yani juga menyayangkan data tersebut tersebar, karena data tersebut merupakan data pribadi.

“Ya takutnya disalahgunakan,” kata pekerja di kawasan industri Lobam ini.

Anggota Komisi I DPRD Bintan, Hasriawadi mengatakan kalau lampiran data yang tersebar luas itu tidak benar.

“Hoax itu,” katanya usai mengecek kesiapan penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19 di Kecamatan Toapaya, Selasa (5/5).

Terkait data penerima bantuan dampak Covid-19 di Bintan menurutnya memang banyak masalah.

Dia mencontohkan seperti di salah satu RT di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, dari 124 KK tang terdaftar hanya 25 KK saja.

“Tidak sampai 50 persen,” kata dia.

Dia mengatakan, dana yang dialokasikan pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19 cukup.

“Selain TNI, Polri, PNS, Dewan dan Pejabat. Itu cukup untuk warga kita, semuanya,” kata dia.

Kadisdukcapil Bintan, Ismail menegaskan data e KTP dan KK sifatnya rahasia dan tidak boleh disebarluaskan. Karena, data tersebut bisa disalahgunakan.

Terkait data e KTP dan KK diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

“Ada ancaman pidananya,” kata dia menjawab apakah penyebar dan penyalahgunaan data pribadi e KTP dan KK bisa dijerat pidana?

Namun, Ismail enggan mengomentari data e KTP dan KK masyarakat penerima bantuan dampak Covid-19 di Kabupaten Bintan yang bocor dan disebarluaskan.

Hingga berita ini diturunkan, Kadis Sosial Bintan, Edi Yusri belum memberikan keterangan secara resmi.

Sekretaris Dinas Sosial Bintan, Samsul kaget ketika dikonfirmasi data e KTP dan KK masyarakat penerima bantuan Covid-19 sudah tersebar luas.

“Saya cek dulu,” kata dia. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinsos. (met)