Politik

Bila Desember Covid-19 Belum Berakhir, Pilkada Bisa Kembali Ditunda

Komisioner KPU Bintan, Haris Daulay. F.Dokumen pribadi untuk Batam Pos

PRO BINTAN – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bintan akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang setelah tertunda karena Covid-19. Sebelumnya pilkada serentak akan digelar 23 September 2020.

Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Komisioner KPU Kabupaten Bintan, Haris Daulay mengatakan, terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tersebut memberikan kepastian setelah sempat bergulir opsi-opsi waktu pelaksanaan Pilkada setelah sempat menunda beberapa tahapan.

“Kita segera melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait tahapan pilkada kepada pihak-pihak terkait dan juga kepada masyarakat di Kabupaten Bintan,” ujar Haris.

Haris mengatakan pihaknya masih menunggu aturan turunan berkenaan dengan penyesuaian tahapan pelaksanaan pemilihan dari KPU RI.

“Tahapannya belum, karena saat ini kita masih menunggu peraturan berkenaan dengan tahapan, program dan jadwal yang sedang dilakukan revisi oleh pimpinan kita di KPU RI pasca terbitnya Perppu,” ujar Haris.

Haris menambahkan bahwa kepastian pelaksanaan Pilkada Bintan di bulan Desember Tahun 2020, dapat terealisasi jika bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah berakhir atau dapat dikendalikan.

“Perppu tersebut juga memberikan kewenangan kepada KPU RI untuk melakukan penundaan kembali Pilkada Serentak secara nasional jika bencana nasional Covid-19 belum berakhir, artinya akan ada penjadwalan ulang jika Desember tidak mungkin dilaksanakan,” terang Haris.

Hingga saat ini KPU Kabupaten Bintan sudah menunda beberapa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 seperti Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), tahapan Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih serta menonaktifkan sementara PPK dan Tenaga Pendukung Pemilihan.

Penundaan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bintan. (met)