Metro Bintan

Alihkan Kegiatan Bongkar Muat ke Pelabuhan Resmi di Tanjunguban

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Jamhur Ismail. F.Istimewa

PRO BINTAN – Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Jamhur Ismail meminta kegiatan bongkar muat di pelabuhan rakyat wilayah Tanjunguban, Kabupaten  Bintan dapat dialihkan ke pelabuhan bongkar muat resmi, Pelabuhan Bongkar Muat Bandar Nakhoda Linggi di Kampung Mentigi, Tanjunguban.

“Dulu dapat dimaklumi karena belum ada pelabuhan resmi bongkar muat sementara kebutuhan masyarakat harus terus terpenuhi,” ujarnya di Tanjunguban, Jumat (5/6) siang.

Sementara saat ini, dia mengatakan, pemerintah telah membangunkan pelabuhan bongkar muat di Tanjunguban sehingga kegiatan bongkar muat dapat dilakukan di pelabuhan resmi.

“Sekarang pemerintah sudah siapkan, jangan sampai sudah dibangun tidak dimaksimalkan dan akhirnya menjadi monumen,” kata dia.

Jamhur juga mengatakan, Dishub Kepri akan melakukan koordinasi dengan Bea dan Cukai maupun kepolisian karena barang-barang yang masuk ke pelabuhan rakyat di Tanjunguban,  Bintan sebagian besar  dari pelabuhan rakyat di Telagapunggur, Batam.

“Boleh dibilang tanpa surat. Tidak mungkin juga pelabuhan resmi yang sudah dibangun menerima barang-barang dari Batam yang dikirimkan dari pelabuhan tidak resmi,” kata dia.

Oleh karena itu, Jamhur berharap kerja sama aparat untuk dapat menertibkan jalur keluar masuk barang baik di Telagapunggur, Batam maupun Tanjunguban.

Lebih jauh Jamhur menjelaskan rencana kelanjutan pembangunan bongkar muat Bandar Nakhoda Linggi Kampung Mentigi. Karena itu, dia membawa sejumlah anggota dewan untuk melihat sarana pelabuhan yang sudah dan perlu dibangun ke depannya.

“Kita minta dukungan dewan karena masih ada  sarana dan prasarana penunjang kepelabuhan di sisi darat pelabuhan yang belum dibangun. Dewan sangat support,” jelasnya.

Untuk sisi darat, diakuinya masih banyak sarana dan prasarana penunjang yang perlu dibangun diantaranya parkiran, perkantoran dan fasilitas umum lainnya termasuk gudang.

Lebih kurang, menurut dia, estimasi biaya yang sudah dihitung pihaknya membutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang kepelabuhan.

Diketahui, pelabuhan bongkar muat ini dibangun sejak 2017 dengan anggaran sekitar Rp 4 miliar untuk pemancangan tiang batas, tahun 2018 dianggarkan Rp 13 miliar untuk penimbunan sisi laut dan pembayaran ganti rugi lahan terdampak pembangunan dan tahun 2019 kembali dianggarkan Rp 30 miliar untuk pembangunan dermaga. (met)