Peristiwa

Lahan PLTU Bintan Diduga Bermasalah

Dewan Desak BPN Lakukan Penyelesaian

Personel Polres Bintan bersama BPN Bintan melakukan pengukuran pengembalian batas di kawasan Galangbatang, Bintan, Selasa (9/6) lalu. Lokasi yang berada disebelah PLTU CTI Galangbatang tersebut adalah daerah yang ditetapkan Plt Gubernur untuk pembangunan PLTU Bintan dengan kapasitas 2×100 mw. F.Jailani / Batam Pos

PRO BINTAN – Sebagian lokasi lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Uap (PLTU) Bintan dengan kapasitas 2×100 mega watt (MW) di Galangbatang, Bintan diduga bermasalah. Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan menyelesaikan jika memang terjadi sengketa dilokasi yang akan dibangun proyek infrastruktur strategis nasional tersebut.

BPN Kabupaten Bintan bersama Polres Bintan dan sejumlah pihak melakukan pengukuran balik batas yang diajukan oleh Johny Louso pada Selasa (9/6). Adapun lokasi pengukuran tersebut adalah di Desa Gunung Kijang atau disebalah PLTU Capital Turbin Indonesia (CTI) Galangbatang, Bintan.

“Pulau Bintan sangat membutuhkan kemandirian listrik, maka dari itu pembangunan PLTU Bintan 2×100 mw ini jangan gagal, karena persoalan lahan. Jika memang ada sengketa, BPN harus segera mengambil peran dengan melakukan penyelesaian,” ujar Rudy Chua, Rabu (10/6) di Tanjungpinang.

Kepala BPN Kabupaten Bintan, Asnen tak menampik lokasi tersebut merupakan kawasan yang akan dipergunakan oleh PLN Unit Induk Pembangkit Sumatera (UIPKITSUM) untuk pembangunan infrastruktur listrik dengan kapasitas 2×100 mw yang akan dipergunakan untuk mendukung percepatan pembangunan Pulau Bintan.

Personel Polres Bintan bersama BPN Bintan melakukan pengukuran pengembalian batas di kawasan Galangbatang, Bintan, Selasa (9/6) lalu. Lokasi yang berada disebelah PLTU CTI Galangbatang tersebut adalah daerah yang ditetapkan Plt Gubernur untuk pembangunan PLTU Bintan dengan kapasitas 2×100 mw. F.Jailani / Batam Pos

“Memang benar ada permintaan pengukuran pengembalian batas oleh warga. Kemarin itu, ada dua pengkuran yang dilakukan oleh Satgas BPN Bintan. Pertama soal pengembalian batas, dan yang kedua pengukuran lahan untuk pembangunan PLTU Bintan,” ujar Kepala BPN Kabupaten Bintan, Asnen, Selasa (9/6) lalu.

Ditanya apakah benar adanya terjadi sengketa lahan antar warga didalam kawasan yang sudah ditetapkan oleh Plt Gubernur Kepri, Isdianto tersebut sebagai lokasi PLTU Bintan? Mengenai hal itu, Asnen menegaskan belum mendapatkan laporan secara detail dari Satgas yang turun ke lapangan.

“Nanti kalau sudah penjelasan secara lengkap akan saya sampaikan. Begitu juga dengan progres pengukuran lahan untuk pembangunan PLTU Bintan yang sudah kami lakukan,” tegas Asnen.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP Agus Hasanuddin mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari tiga pihak terkait persoalan lahan. Salah satunya adalah lokasi yang sudah dilakukan pengukuran pengembalian batas oleh BPN Bintan bersama pihak terkait.

Personel Polres Bintan bersama BPN Bintan melakukan pengukuran pengembalian batas di kawasan Galangbatang, Bintan, Selasa (9/6) lalu. Lokasi yang berada disebelah PLTU CTI Galangbatang tersebut adalah daerah yang ditetapkan Plt Gubernur untuk pembangunan PLTU Bintan dengan kapasitas 2×100 mw. F.Jailani / Batam Pos

“Namun peruntukan untuk apa lahan tersebut, kami tidak mengetahui. Sampai saat ini kami juga belum menyimpulkan, karena masih menunggu keluarnya penjelasan secara resmi oleh BPN,” ujar Agus Hasanuddin, kemarin.

Bercermin dari persoalan ini, ia mengingatkan masyarakat Kabupaten Bintan hendaklami mendiami atau melakukan pemanfaatan atas lahan yang sudah jelas statusnya. Sehingga persoalan saling klaim atau tumpang tindih pemilik tidak terjadi kedepannya.

“Laporan yang masuk tentunya harus kami respon. Bagaimana kesimpulannya, tentu harus mendapatkan penjelasan dari BPN sebagai pihak yang berwenang dalam hal pertanahan,” jelas Agus Hasanuddin.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penunjukan Lokasi (Penlok) PLTU Bintan sudah diteken Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto pada Maret 2020 lalu. Adapun luas lahan yang disetujui 66,3 ha di kawasan Galangbatang, Bintan. PT PLN (Persero) UIPKITSUM menargetkan proses pembebasan lahan tuntas pada Juli mendatang. Karena sesuai dengan rencana kerja yang dirancang, PLTU Bintan mulai memberikan manfaatnya pada 2024 mendatang. (jpg)