Kabar Pemkab

Total Kucuran BLT Bintan Capai Rp 65 Miliar

Selama Masa Tanggap Darurat Covid-19

Bupati Bintan, Apri Sujadi saat menyerahkan BLT tahap 2 di Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, Senin (15/6). F.Diskominfo Bintan untuk Batam Pos

PRO BINTAN – Kucuran BLT Bintan yang berasal dari APBD Bintan selama masa tanggap darurat mencapai Rp 65 miliar lebih. Hal tersebut, dikucurkan dalam dua tahap pembagian.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bagi BLT tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan menyiasati dengan mencoret sejumlah alokasi pembangunan fisik.

Adapun Rp 65 miliar lebih tersebut dibagikan bagi masyarakat Bintan dengan beberapa kategori penerima. Kategori BLT Daerah dari APBD dengan jumlah 19.149 KK mencapai Rp 34,46 miliar, lalu kategori BLT Daerah dari APBDes dengan jumlah 7,668 KK mencapai Rp 13,8 miliar. Sedangkan untuk, kategori penerima PKH yang disubsidi melalui APBD sebesar Rp 400 ribu perbulan dengan jumlah 4.625 KK mencapai Rp 5,5 miliar dan terakhir Kategori Data Tambahan melalui APBD Bintan dengan jumlah 6.330 KK mencapai Rp 11,39 miliar sehingga total mencapai Rp 65 miliar lebih.

Sedangkan untuk, BLT yang berasal dari Pusat atau APBN, selama masa tanggap darurat tersebar senilai Rp 10,8 miliar lebih yang terdiri atas Rp 2,7 miliar lebih dengan kucuran BLT PKH Rp 600 ribu per tiga bulan atas 4.625 KK serta Rp 8,1 miliar lebih untuk BLT Pusat dengan nilai Rp 1,8 juta per tiga bulan bagi 4.528 KK, sehingga total keseluruhannya mencapai Rp 10,8 miliar lebih.

Saat penyaluran BLT tersebut Bupati Bintan, Apri Sujadi menuturkan bahwa dirinya mengharapkan agar penggunaan BLT Tunai tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Bintan dengan sebaik-baiknya.

Hal tersebut juga sebagai bagian dari program recovery ekonomi yang diharapkan dapat membantu masyarakat usai pandemi Covid-19 yang telah mengganggu seluruh sektor.

“Memasuki masa penyesuaian pola hidup baru, tentunya kita harapkan agar berbagai sektor yang selama masa pandemi Covid-19 terjadi penurunan, saat ini dapat bergerak naik kembali, terkhususnya lagi sektor ekonomi. Sehingga masyarakat dapat berkerja kembali dengan persyaratan mengikuti aturan protokol kesehatan,” tutupnya. (met)