Metro Bintan

11 Syarat untuk Dapat Santunan Kematian

Anggota DPRD Bintan, Tarmizi. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

PRO BINTAN – Anggota DPRD Bintan, Tarmizi mengatakan syarat untuk mendapatkan santunan kematian dinilai terlalu berbelit.

“Birokrasinya berbelit-belit. Masa untuk dapatkan santunan kematian, ada 11 persyaratan yang harus dipenuhi,” kata dia mengaku menerima keluhan dari warga Kijang, Bintan Timur.

11 Persyaratan yang harus dipenuhi yakni surat permohonan uang duka dengan materai Rp 6 ribu dan laporan kematian dari ketua RT/RW.

Selain itu, ahli waris harus mengurus surat keterangan ahli waris dan surat kematian yang didapat dari kelurahan. Syarat lain, surat keterangan tidak mampu (SKTM), akta kematian, KK penghapusan nama almarhum, KTP asli almarhum dan KTP ahli waris serta KK ahli waris.

“Persyaratannya sangat rumit. Kesannya sengaja mempersulit agar warga tidak mengurus permohonan santunan,” ujarnya.

Bukan hanya persyaratan yang banyak, menurutnya, biaya untuk pengurusan persyaratan pasti tidak sedikit.

“Warga malas mengurus karena syaratnya banyak,” kata dia.

Hal ini dibuktikan berdasarkan data di Kantor Camat Bintan Timur. Jumlah warga yang mengurus surat santunan kematian mulai Januari sampai Juni 2020, hanya 23 orang ahli waris.

“Ya maunya cukup surat keterangan kematian dari RT RW diketahui Lurah. Tidak mungkin juga ahli waris berbohong tentang kematian,” katanya.

Dia juga menyoroti jumlah santunan yang diterima ahli waris bervariasi mulai Rp 500 sampai Rp 1,5 juta.

“Kenapa jumlahnya tidak ditetapkan saja, misalkan Rp 1,5 juta,” ungkapnya.

Tarmizi juga menyelurusi hal ini ke bagian Kesra. Ternyata menurutnya, untuk mencairkan santunan harus ada SK Bupati.

“Masa untuk santunan kematian yang besarannya Rp 1,5 juta harus ditandatangani Bupati,” katanya.

Tarmizi berharap, pemerintah dapat memangkas birokrasi yang berbelit-belit untuk ahli waris yang mengajukan permohonan santunan kematian.

“Kasihan ahli waris apalagi menunggu sampai akhir tahun baru bisa cair santunan kematian. Kalau pencairan cepat, setidaknya bisa untuk biaya doa 100 hari arwah,” ucapnya.

Kabag Kesra Bintan, Indra Gunawan menjelaskan persyaratan sudah sesuai aturan yang berlaku.

“Kita menindaklanjuti aturan yang sudah lama ada dan dilakukan untuk tertib adminiatrasi, “jelasnya.

Indra mengatakan, keluhan ini kemungkinan terjadi karena masyarakat lama mengurusnya. Sebenarnya menurutnya, tidak mesti ahli waris yang mengurus, melainkan ahli waris bisa meminta bantuan RT/RW dibantu pihak kelurahan dan kecamatan.

Dia juga menyampaikan, Kesra hanya sebagai leading sector dan menerima permohonan santunan kematian. Namun, ada tim terdiri dari beberapa instansu lain yang nantinya akan memverifikasi terkait persyaratan memperoleh santunan kematian.

Namun demikian, terkait persyaratan, dia akan mengevaluasi bersama dengan beberapa instansi terkait.

“Kita akan evaluasi nanti persyaratan yang ada bersama tim, di dalam tim ada BKAD, Inspektorat, Dinsos dan instansi lainnya. Intinya santunan kematian ini merupakan perhatian Pemkab untuk membantu warganya yang tidak mampu,” kata dia. (met)