Kabar Pemkab

Apri Minta Tuntaskan Listrik di Bintan

Berikan Perhatian Luar Biasa Listrik Tiga Dusun

Bupati Bintan, Apri Sujadi saat touring menjelajah Bintan untuk melihat lebih dekat persoalan yang dihadapi masyarakat termasuk persoalan listrik yang menjadi perhatian Pemkab Bintan. F.Diskominfo Bintan untuk Batam Pos

PRO BINTAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan memberikan perhatian luar biasa terkait persoalan listrik di Kabupaten Bintan termasuk program listrik desa di tiga dusun di Kabupaten Bintan yang terkendala status hutan.

Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan persoalan listrik menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan.

“Kita pemda sifatnya koordinasi apa yang bisa dilakukan pemda kita lakukan, “ujarnya.

Dikatakan Apri, pemda pernah memanggil pihak perusahaan listrik negara (PLN).

“Kita minta ke PLN persoalan listrik di Bintan harus tuntas, meskipun ada beberapa kendala, namun kita sifatnya koordinasi, karena kewenangan listrik di dinas provinsi, “jelasnya.

“Tapi saya tidak mau ini menjadi penghambat, apa yang bisa dilakukan kita lakukan. Kita minta PLN juga memberikan perhatian listrik di pulau-pulau, yang progresnya sudah 80 persen, “ungkapnya.

Sementara Kepala Bagian Perbatasan Sekretariat Daerah Bintan, Hasan, Kamis (23/7) siang mengatakan, persoalan listrik di tiga dusun yakni di salah satu dusun di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, di Kampung Beringin, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan di Kampung Wono Asri, Kecamatan Teluk Sebong menjadi perhatian pemerintah.

Mantan Camat Bintan Timur ini menjelaskan, persoalan ini sedang ditangani bidangnya. Alasan karena wilayah tersebut masuk dalam lokasi prioritas kawasan perbatasan.

Sebagaimana lokasi prioritas Kabupaten Bintan yaitu Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong.

“Biar lebih cepat diakomodir,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan program listrik desa yang dijalankan perusahaan listrik negara merupakan program pusat yang diusulkan pemerintah daerah.

Selanjutnya petugas PLN turun ke lapangan untuk melakukan pekerjaan pembangunan jaringan listrik desa. Akan tetapi, pekerjaan saat itu terkendala patok-patok hutan lindung.

Kemudian, Pemkab melalui Bupati Bintan menyurati persoalan listrik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Bintan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Hal ini lantaran persoalan listrik dan kehutanan menjadi wewenang dari provinsi.

“Sudah kami surati Pak Gubernur. Terus difollow up, “katanya.

Terkait persoalan lahan, ia menjelaskan, ternyata Pemprov Kepri dalam hal ini Gubernur memiliki kewenangan untuk perizinan lahan di bawah luas sekira 5 hektare.

Dari tiga dusun yang lahannya dimanfaatkan, ia menyebut totalan luasnya lebih kurang 2 hektare.

“Kita mengapresiasi PLN dengan program listrik desanya.

Dan kita juga mengapresiasi masyarakat yang terus memberikan perhatian dengan mendukung pemerintah, cuma karena ini kawasan hutan sehingga ada administrasi yang harus kami lengkapi, “menurutnya.

Dari surat yang dikirim ke pemerintah provinsi, katanya telah dibalas. PLN diminta mengikuti peraturan kementerian kehutanan yakni mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

“Tinggal PLN saja mengajukan permohonan IPKHH melalui OSS ke PTSP Provinsi. Kalau kami siap, persyaratan sudah kami lengkapi, “ujarnya.

“Hal ini sudah kami komunikasi dengan PLN cabang, namun mereka masih menunggu arahan PLN wilayah, “sambungnya.

Ia mengatakan, upaya Pemkab sebenarnya sudah luar biasa tapi karena lahan tersebut status kawasan hutan lindung hutan produksi maka harus mengikuti aturan dari Kementerian Kehutanan.

“Pak bupati juga meminta bantuan provinsi bagaimana ini cepat, provinsi dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan itu, “ujarnya. (met)